SEKDA SINYALIR MASIH ADA PUNGLI DI MASYARAKAT

MADIUN Pj. Sekretaris Daerah Kota Madiun, Rusdiyanto, SH, M.Hum mensiyalir masih ada praktek Pungli kepada masyarakat tanpa landasan hukum oleh oknum ASN. Antara lain Pungli di jalanan, di lingkungan pendidikan, di unit-unit pelayanan, di kantor-kantor Pemerintah serta tempat lainnya. Sebagian pelaku pungli kena OTT dan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian sambutan tertulis Walikota Madiun yang dibacakankan Pj. Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto, SH, M.Hum pada Kegiatan Pembinaan Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar yang diadakan di Gedung Diklat Kota Madiun, Rabu kemarin (19/9/18).

Pj. Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto, SH, M.Hum sedang memberikan sambutan

“Tindakan tegas perlu dilakukan, karena Pungli telah meresahkan masyarakat dan apabila dibiarkan akan merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” tegas Sekda. Oleh karena itu Rusdiyanto menyambut baik kegiatan pembinaan kepada 235 ASN di lingkup dunia pendidikan, instansi pelayanan masyarakat dan jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun ini. Bahkan berharap untuk dilakukan secara berkesinambungan untuk kebaikan dan keselamatan ASN di Kota Madiun.
Pada bagian lain Sekda memandang perlu pengawasan yang lebih masif terhadap 7 area abu-abu yang rawan terjadi pungli, meliputi Perijinan, Dana Hibah dan Bansos, Pengurusan Kepegawaian, Pendidikan, Dana Desa dan Pelayanan Publik serta Pengadaan Barang dan Jasa.
Peserta pembinaan yang sebagian besar dari kalangan cukup antusias mengikuti pembinaan yang menampilkan pembicara Wakapolresta Madiun, Kompol Mujito, SH dan Kajari Madiun, Handoko Setiawan, SH. Karena dunia pendidikan termasuk area rawan terjadinya pungli. Hal itu terkait belum jelasnya pemahaman terkait perbedaan pungutan dan sumbangan di lingkungan Sekolah.
Kompol Mujito, SH menjelaskan yang dimaksud Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Sedang Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan.
Kajari Madiun juga mengingatkan jenis sanksi untuk pelaku Pungli, untuk pemberi suap diancam pidana minimal penjara 1 tahun, maksimal 5 tahun dan denda minimal Rp. 50.000.000. Sedangkan penerima Suap diancam pidana minimal penjara 1 tahun maksimal 5 tahun dan denda minimal Rp. 50.000.000. Penyelenggara Negara yang melakukan pemerasan diancam pidana minimal 1 tahun maksimal 4 tahun dan denda minimal Rp. 200.000.000. Memberikan hadiah atau janji kepada PNS atau penyelenggra negara diancam pidana maksimal 3 tahun dan denda Rp. 150.000.000. (aryo)