Penyederhanaan Birokrasi Pemerintahan Daerah
Materi tentang Penyederhanaan Birokrasi Pemerintahan Daerah disampaikan pada tanggal 9 April 2021 oleh Dr. Cheka Virgowansyah, SSTP, ME selaku Direktur […]
Materi
April 2021
COVID-19, Peraturan
SE Menteri PANRB No. 8 Tahun 2021
Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang dalam masa pandemi Covid-19 dan sebagai
APIP, Berita
Kunjungan Kerja Inspektorat Kab. Mojokerto
Pelaksanaan kunjungan kerja Inspektorat Kabupaten Mojokerto ke Inspektorat Kota Madiun pada hari Jumat tanggal 9 April 2021.
Materi, Reformasi Birokrasi, SAKIP
Rakor Pelaksanaan Percepatan RB dan Implementasi SAKIP
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
APIP, Berita
Studi Tiru ke Inspektorat Kab. Jombang
Pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 Inspektorat Pembantu IV pada Inspektorat Kota Madiun melakukan kegiatan studi tiru pada Inspektorat
Berita, COVID-19, Peraturan
SE Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442
Berita, PMPRB
Rakor Persiapan Pelaksanaan PMPRB Pemerintah Kota Madiun Tahun 2021
Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan
COVID-19, Peraturan
SE Sekretaris Daerah No. 800/1088/401.201/2021
Menunjuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko
COVID-19, Peraturan
Instruksi Walikota No. 8 Tahun 2021
Dalam rangka mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Madiun dan berdasarkan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7
COVID-19, Peraturan
Inmendagri No. 7 Tahun 2021
Sebagai tindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan PPKM berbasis mikro diperpanjang, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 5 April 2021