Mewujudkan APIP yang Kuat, Profesional & Berintegritas
Dalam pelaksanaan Rakornas FIDSI yang diselenggarakan di Hotel Merumatta, Lombok Barat, tanggal 26 November 2021, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Bapak Tumpak Haposan SImanjuntak) memberikan materi yang berujudl “Mewujudkan APIP Yang Kuat, Profesional & Berintegritas”
Larangan Bepergian dan Cuti ASN selama Nataru
Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 13/2021, ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah di minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum maupun sesudah. Sehingga ASN dilarang untuk cuti dan bepergian keluar daerah mulai tanggal 20 Desember…
Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2021
Pemerintah Kota Madiun telah menetapkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Kota Madiun melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada masing-masing Perangkat Daerah…
Inmendagri No. 62 Tahun 2021
Pada tanggal 22 November 2021 Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022. Dalam Instruksi Mendagri tersebut disebutkan…
Juknis Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah menetapkan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan…
Evaluasi Kinerja APIP Semester II Tahun 2021
Pada tanggal 9 November 2021, Inspektur Kota Madiun melakukan pembinaan pada APIP Pemerintah Kota Madiun sekaligus melaksanakan evaluasi kinerja untuk semester II Tahun 2021. Pada kesempatan tersebut Inspektur Kota Madiun menegaskan agar seluruh APIP lebih optimal dalam pelaksanaan tugas agar…
Permendagri No. 56 Tahun 2021
Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah bahwa pembentukan. keanggotaan, uraian tugas, dan mekanisme kerja tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah provinsi dan tim percepatan…
Kebijakan DAK Fisik dan Panduan Reviu APIP Daerah
Materi tentang Kebijakan DAK Fisik dan Panduan Reviu APIP Daerah disampaikan pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan DAK Fisik yang dilaksanakan oleh Direktorat Dana Transfer Khusus Kementerian Keuangan, di Bandung pada tanggal 4 November 2021
SDS: Kiat-kiat Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah Berdasarkan PermenpanRB 53/2014
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap …
Keputusan Menteri PANRB No. 1197 Tahun 2021
Untuk melakasanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, maka Menteri PAN dan RB menetapkan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang…
