Mewujudkan APIP yang Kuat, Profesional & Berintegritas
Dalam pelaksanaan Rakornas FIDSI yang diselenggarakan di Hotel Merumatta, Lombok Barat, tanggal 26 November 2021, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri […]
Materi
November 2021
COVID-19, Pengumuman, Peraturan
Larangan Bepergian dan Cuti ASN selama Nataru
Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 13/2021, ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah di minggu yang sama dengan
Benturan Kepentingan, Monev
Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2021
Pemerintah Kota Madiun telah menetapkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah
COVID-19, Peraturan
Inmendagri No. 62 Tahun 2021
Pada tanggal 22 November 2021 Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan
Materi, SPIP
Juknis Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah menetapkan
APIP, Berita
Evaluasi Kinerja APIP Semester II Tahun 2021
Pada tanggal 9 November 2021, Inspektur Kota Madiun melakukan pembinaan pada APIP Pemerintah Kota Madiun sekaligus melaksanakan evaluasi kinerja untuk
Peraturan
Permendagri No. 56 Tahun 2021
Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan
Materi
Kebijakan DAK Fisik dan Panduan Reviu APIP Daerah
Materi tentang Kebijakan DAK Fisik dan Panduan Reviu APIP Daerah disampaikan pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan DAK Fisik yang dilaksanakan
Materi
SDS: Kiat-kiat Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah Berdasarkan PermenpanRB 53/2014
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal
Peraturan
Keputusan Menteri PANRB No. 1197 Tahun 2021
Untuk melakasanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian