Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2019
Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi di mana Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan/atau pihak ketiga memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan…
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun bekerja sama dengan PT KOKEK telah melaksanakan Survei Kepuasan MIasyarakat (SKM) pada Inspektorat Kota Madiun yang dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2019. Survei dilaksanakan untuk menilai kepuasan masyarakat atas pelayanan pemeriksaan dan…
Permendagri No. 70 Tahun 2019
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah perlu diatur berdasarkan pertimbangan: Untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat. Guna memenuhi kewajiban Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018…
Sosialisasi Survei Penilaian Integritas 2019
Materi sosialisasi Survei Penilaian Integritas 2019 yang disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 30 September 2019 sebagai berikut:
Bimtek Pengawasan dan Pembinaan Penerapan SPM
Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan juga meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Inspektorat Kota Madiun menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bimtek tersebut diselenggarakan pada tanggal 25 September sampai dengan 27 September 2019 bertempat…
Bimtek Aplikasi SIM HP
Guna meningkatkan kualitas SDM dan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, inspektorat Kota Madiun bekerja sama dengan BPKP perwakilan Jawa Timur melaksanakan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIM HP) pada tanggal 16 sampai dengan 18 September 2019. Acara…
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap PNS Terpidana Kasus Korupsi
Bagi PNS yang telah divonis bersalah oleh pengadilan (inkracht) karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor untuk PNS yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat, dengan catatan bahwa: Memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3…
Penanganan PNS Yang Terkena Kasus Pidana
PNS sebagaimana warga negara yang lain, sama kedudukannya di muka hukum. Jika ia terlibat dalam kasus pidana maka ia harus diproses sebagaimana mestinya. Tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, seorang PNS juga harus diproses berdasarkan peraturan kepegawaian. Adapun prosedur…
Laporan Penerimaan Gratifikasi Triwulan II Tahun 2019
Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Walikota Madiun Tanggal 21 Mei 2019 Nomor: 700/1706/401.050/2019 tentang Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan dan Surat Inspektur tanggal 23 Mei 2019 Nomor: 050/658/401.050/2019 tentang Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019,…
