Permen PANRB No. 7 Tahun 2022
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi. […]
Peraturan
Peraturan
Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan ketentuan
Diklat, Monev
SDS#3 Tahun 2022: Evaluasi Kinerja Berdasarkan Proses Bisnis
Evaluasi kinerja merupakan bagian dari manajemen kinerja yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian dari tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan organisasi secara
Diklat, Materi
SDS#2 Tahun 2022: Tips dan Trik Analisis Informasi Data Kinerja pada LKjIP
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal
Materi
Sosialisasi Persiapan Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM
Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 4 Februari 2022 melaksanakan Fokus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Persiapan Pembangunan dan Evaluasi Zona
Diklat, Materi, SAKIP
SDS #1 Tahun 2022: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik seharusnya memiliki sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terukur. Pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem
Peraturan
Kepwal PKPT Tahun 2022
Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pada Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022, agar dapat berjalan efektif dan efisien perlu suatu
Peraturan
SE Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2022
Dengan banyaknya penawaran dari Penyedia yang semakin kompetitif dan adanya fenomena Peserta pada Tender barang/jasa lainnya dan Pekerjaan Konstruksi menyampaikan
Diklat, Materi
Penyusunan Peta Jalan ETPD dan Rencana Aksi ETPD
Pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menggelar kegiatan Webinar Seri 3 dengan Topik Optimalisasi