SEKDA SINYALIR MASIH ADA PUNGLI DI MASYARAKAT

MADIUN Pj. Sekretaris Daerah Kota Madiun, Rusdiyanto, SH, M.Hum mensiyalir masih ada praktek Pungli kepada masyarakat tanpa landasan hukum oleh oknum ASN. Antara lain Pungli di jalanan, di lingkungan pendidikan, di unit-unit pelayanan, di kantor-kantor Pemerintah serta tempat lainnya. Sebagian pelaku pungli kena OTT dan diproses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Demikian sambutan tertulis Walikota Madiun yang dibacakankan Pj. Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto, SH, M.Hum pada Kegiatan Pembinaan Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar yang diadakan di Gedung Diklat Kota Madiun, Rabu kemarin (19/9/18).

Pj. Sekda Kota Madiun, Rusdiyanto, SH, M.Hum sedang memberikan sambutan

“Tindakan tegas perlu dilakukan, karena Pungli telah meresahkan masyarakat dan apabila dibiarkan akan merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” tegas Sekda. Oleh karena itu Rusdiyanto menyambut baik kegiatan pembinaan kepada 235 ASN di lingkup dunia pendidikan, instansi pelayanan masyarakat dan jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun ini. Bahkan berharap untuk dilakukan secara berkesinambungan untuk kebaikan dan keselamatan ASN di Kota Madiun.
Pada bagian lain Sekda memandang perlu pengawasan yang lebih masif terhadap 7 area abu-abu yang rawan terjadi pungli, meliputi Perijinan, Dana Hibah dan Bansos, Pengurusan Kepegawaian, Pendidikan, Dana Desa dan Pelayanan Publik serta Pengadaan Barang dan Jasa.
Peserta pembinaan yang sebagian besar dari kalangan cukup antusias mengikuti pembinaan yang menampilkan pembicara Wakapolresta Madiun, Kompol Mujito, SH dan Kajari Madiun, Handoko Setiawan, SH. Karena dunia pendidikan termasuk area rawan terjadinya pungli. Hal itu terkait belum jelasnya pemahaman terkait perbedaan pungutan dan sumbangan di lingkungan Sekolah.
Kompol Mujito, SH menjelaskan yang dimaksud Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Sedang Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan.
Kajari Madiun juga mengingatkan jenis sanksi untuk pelaku Pungli, untuk pemberi suap diancam pidana minimal penjara 1 tahun, maksimal 5 tahun dan denda minimal Rp. 50.000.000. Sedangkan penerima Suap diancam pidana minimal penjara 1 tahun maksimal 5 tahun dan denda minimal Rp. 50.000.000. Penyelenggara Negara yang melakukan pemerasan diancam pidana minimal 1 tahun maksimal 4 tahun dan denda minimal Rp. 200.000.000. Memberikan hadiah atau janji kepada PNS atau penyelenggra negara diancam pidana maksimal 3 tahun dan denda Rp. 150.000.000. (aryo)

Wakapolresta Madiun Harapkan Kota Madiun Zero Pungli

 

Wakapolresta Madiun, Kompol Mujito, SH

MADIUN – Wakapolresta Madiun, Kompol Mujito, SH mengharapkan Kota Madiun zero pungli. Harapan tersebut disampaikan ketika menyampaikan Pembinaan pencegahan Pungutan Liar di Aula Kantor Kemenag Kota Madiun (24 Mei 2018).

“Untuk tahun 2018 sampai saat ini Kota Madiun zero laporan pungli,” Ungkap Mujito. Karena kalau ada Laporan, Polisi harus menindaklanjuti. Kalau tidak ditindaklanjuti justru menjadi masalah.

Kompol Mujito, SH menengarai di dunia pendidikan ada indikasi terjadinya pungli dengan alasan untuk menunjang KBM atau kegiatan lain seperti rekreasi dan pentas seni perpisahan sekolah. Semua pungutan yang dilakukan itu termasuk pungli. “Agar tidak ada pungli, ya jangan mungut sesuatu,” tegas Wakapolresta.

Solusi agar tidak ada pungutan liar dalam menunjang KBM bisa memberdayakan Komite Sekolah. Sebagaimana diatur dalam Permendiknas 75 Tahun 2017 untuk menjembatani kebutuhan Sekolah dibentuk Komite Sekolah. Pada peraturan tersebut ditegaskan bahwa pungutan tidak diperbolehkan, namun kalau sumbangan boleh.

Adapun cirri-ciri sumbangan adalah tidak bersifat wajib alias sukarela untuk Wali Murid, jumlahnya bebas, waktu pelaksanaannya bebas dan ide sumbangan berasal dari Wali Murid atau Komite.

Terhadap pertanyaan Kepala Sekolah terkait penyediaan seragam atau buku oleh Koperasi Sekolah, Wakapolres menilai boleh dilakukan sepanjang hal itu dimaksudkan untuk mempermudah siswa untuk mendapatkan kebutuhan sekolah. Wakapolres mengingatkan bahwa itu semua tidak ada paksaan kepada Wali Murid.

Pembinaan yang dibuka Kepala Kantor Kemenag Kota Madiun, Drs. Munir, M.Hum diikuti 80 peserta terdiri dari ASN dan Kepala MI sampai MAN di lingkungan Kemenag Kota Madiun. Kepala Kemenag menyadari sebentar lagi masa Tahun Ajaran baru dan Penerimaan Murid Baru di Madrasah, lanjutnya rawan terjadinya pungutan liar. Demikian juga pelayanan masyarakat terutama pencatatan pernikahan di KUA juga berpotensi adanya pungutan liar.

“Oleh karena itu dengan pembinaan ini diharapkan ada pemahaman bersama oleh petugas di lapangan, sehingga tidak terjadi pungli,” harap Munir, M.Hum dalam sambutan pembukaan kegiatan tersebut. (aryo)

Guna Meningkatkan Kapabilitas APIP, Inspektorat Kota Madiun Adakan Bimtek dan Asistensi


Madiun – Menindaklanjuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) atau Asistensi Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP ) pertama yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2015 lalu, Inspektorat Kota Madiun kembali melaksanakan bimtek APIP ini untuk kedua kalinya pada tanggal 22 hingga 24 Mei 2017 bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Kota Madiun Jalan Mayjen Panjaitan 17 Madiun. Continue reading “Guna Meningkatkan Kapabilitas APIP, Inspektorat Kota Madiun Adakan Bimtek dan Asistensi”