Evaluasi SAKIP dan RB Tahun 2020

Berdasarkan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Kementerian PAN dan RB tanggal 26 Agustus 2020 Nomor: B/200/RB.04/2020 hal Undangan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dan surat tanggal 26 Agustus 2020 Nomor: B/149/AA.04/2020 hal Undangan Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020, Walikota Madiun beserta Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah beserta seluruh Kepala Perangkat Daerah mengikuti acara tersebut yang dilaksanakan melalui aplikasi zoom bertempat di GCIO Pemerintah Kota Madiun.

Dalam kesempatan tersebut Bapak Walikota Madiun menyampaikan paparan terkait implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2020 dan paparan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020. Dalam kesempatan tersebut Bapak Walikota menyampaikan progres dari kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan saat ini beserta segala inovasi dan juga prestasi yang berhasil diraih oleh Pemerintah Kota Madiun dalam setahun terakhir.

Paparan Walikota Madiun difokuskan dalam pengembangan kawasan “Pahlawan Street Center” yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian. Untuk mendukung paparan Bapak Walikota Madiun, beberapa Kepala Perangkat Daerah ikut menyampaikan paparan, yaitu Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepariwisataan, Pemuda dan Olah Raga serta Kepala Dinas Perdagangan.

Evaluasi yang dipandu oleh Bapak Agusdin Mutakkin dari Kementerian PAN dan RB, menyampaikan beberapa saran masukan terkait perbaikan atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Madiun. Selain itu disampaikan beberapa hal terkait evaluasi RB yaitu:

  • Akan dilaksanakan survey eksternal pelayanan di bulan Oktoberr untuk 4 Perangkat Daerah, yaitu: BKD, RSUD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas PMPTSPKUM;
  • Survey internal kapasitas organisasi dilakukan terhadap 100 orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
  • Seluruh Perangkat Daerah yang melakukan evaluasi RB pada aplikasi PMPRB online diharap untuk melengkapi data dukung pemenuhan dan reform.