Penyelenggaraan Pengawasan Vaksinasi Covid-19
Pada tanggal 25 Februari 2021, Inspektur Jenderal Kemendagri mengadakan zoom meeting Rakor Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Daerah. Salah satu […]
COVID-19, Materi, Monev
February 2021
COVID-19, Materi, Monev
Pengawalan Distribusi Vaksin Covid-19
Pada tanggal 25 Februari 2021, Inspektur Jendaeral Kemendagri mengadakan zoom meeting Rakor Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Daerah. Salah satu
COVID-19, Materi, Monev
Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Daerah
Pada tanggal 25 Februari 2021, Inspektur Jenderal Kemendagri mengadakan zoom meeting Rakor Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Daerah. Salah satu
COVID-19, Materi, Monev
Perkembangan Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
Pada tanggal 25 Februari 2021, Inspektur Jenderal Kemendagri mengadakan zoom meeting Rakor Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Daerah. Salah satu
APIP, COVID-19
APIP Kota Madiun mendapatkan vaksinasi covid-19 dosis I
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi
COVID-19, Peraturan
Kep Dirjen Pencegahan & Pengendalian Penyakit No. HK.02.02/4/423/2021
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Sereve Acute Resporatory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), jenis baru
Berita
Instruksi Walikota No. 4 Tahun 2021
Dalam rangka mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Madiun dan berdasarkan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Peraturan
SKB 3 Menteri ttg Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama
Sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan untuk mengantisipasi munculnya
APIP, Peraturan
PKPT Berbasis Risiko Tahun 2021
Sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
APIP, Peraturan
Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan