Evaluasi Kinerja APIP Semester II Tahun 2021
Pada tanggal 9 November 2021, Inspektur Kota Madiun melakukan pembinaan pada APIP Pemerintah Kota Madiun sekaligus melaksanakan evaluasi kinerja untuk […]
APIP, Berita
Peraturan
Permendagri No. 56 Tahun 2021
Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan
Materi
Kebijakan DAK Fisik dan Panduan Reviu APIP Daerah
Materi tentang Kebijakan DAK Fisik dan Panduan Reviu APIP Daerah disampaikan pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan DAK Fisik yang dilaksanakan
Materi
SDS: Kiat-kiat Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah Berdasarkan PermenpanRB 53/2014
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal
Peraturan
Keputusan Menteri PANRB No. 1197 Tahun 2021
Untuk melakasanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Materi
Kebijakan Pengawasan BUN dan Peran APIP Mengawal Program PCPEN
Materi Kebijakan Pengawasan BUN dan Peran APIP Daerah dalam Mengawal Program PCPEN disampaikan oleh Ika Istakariana, SE, M.Ak., CRMO (Auditor
Diklat, Materi
Menuju Best Practice Dalam Penyelenggaraan Remote Internal Auditing
Dalam rangka meningkatkan pemahaman anggota AAIPI Wilayah Jawa Timur terhadap remote audit, AAPIP Wilayah Jawa Timur bekerja sama dengan Perwakilan
Materi
SDS: Kiat-kiat Untuk Memperoleh DID
Dana Insentif Daerah (DID) adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu
APIP, Berita
Benchmarking Inspektorat dan BKAD Kota Malang ke Kota Madiun
Dalam rangka optimalisasi dan peningkatan kualitas penyusunan dan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Pemerintah Daerah Kota Malang, maka
Materi
SDS: Pelaksanaan Pelayanan Publik Berdasarkan PermenpanRB No. 17 Tahun 2017
Pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik penting dilakukan guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian