Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP secara utuh juga menggambarkan proses penerapan manajemen risiko.
Dalam rangka pencapaian tujuan SPIP tersebut, pimpinan/manajemen menerapkan manajemen risiko untuk memperoleh keyakinan bahwa hambatan yang mungkin timbul dalam rangka pencapaian tujuan telah dikelola dengan baik pada tingkatan yang dapat diterima.
Terkait penerapan manajemen risiko, BPKP telah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai acuan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan BPKP, namun peraturan tersebut belum terintegrasi untuk menjadi acuan/panduan yang utuh bagi penerapan manajemen risiko untuk level entitas (BPKP). Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan penilaian risiko secara komprehensif di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka pada tanggal 7 April 2021 Kepala BPKP menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.