Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021

 121 total views,  3 views today

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Oleh sebab itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tanggal 7 April 2021 menetapkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP, pengelolaan risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pasal 59 ayat 2, BPKP memiliki mandat untuk melakukan pembinaan atas penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh mulai dari pengenalan konsep, penyusunan pedoman penyelenggaraan SPIP, sampai dengan pengukuran keberhasilan penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

K/L/D bertanggung jawab menyelenggarakan pengendalian intern dengan melaksanakan identifikasi sampai pemantauan atas risiko dan perbaikan pengendalian, termasuk pengendalian korupsi. Pengelolaan risiko dan pengendalian korupsi yang efektif hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan peran APIP yang kapabel. Integrasi antara pengelolaan risiko, pengendalian korupsi, dan APIP yang kapabel akan menjamin keberhasilan pencapaian tujuan K/L/D. Untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa proses penyelenggaraan SPIP pada K/L/D telah mendukung pencapaian tujuan K/L/D sesuai mandat yang telah ditetapkan, BPKP menyusun pedoman penilaian maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada K/L/D. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tersebut menjadi standar yang mengatur penilaian maturitas, yang meliputi Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) oleh K/L/D dan Evaluasi oleh BPKP atas hasil PM yang telah dilakukan PK.

Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D disusun dengan maksud:

  1. Menetapkan standar mekanisme dan proses PM, yang mencakup PM oleh manajemen dan PK yang dilakukan oleh APIP pada K/L/D;
  2. Menetapkan standar mekanisme dan proses Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan PK; dan
  3. Menjadi tolok ukur bagi pemeriksa dalam menyelenggarakan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara

Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat di sini.