Rakorwas Wilayah Kerja Inspektorat Pembantu II Tahun 2022
Pada tanggal 22 Februari 2022, Inspektorat Kota Madiun menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas). Pelaksanaan Rakorwas kali ini dilaksanakan secara terbatas, agar protokol kesehatan tetap dapat dijalankan dengan baik. Pada kesempatan tersebut, Rakorwas dilaksanakan untuk wilayah kerja Inspektorat Pembantu II…
SE Penyesuaian Penggunaan Pakaian Dinas Pemerintah Kota Madiun
Dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan produktifitas kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dengan ini diberitahukan bahwa penyesuaian penggunaan Pakaian Dinas terhitung mulai tanggal 1 April 2022 wajib berpedoman pada Peraturan Walikota Madiun Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pakaian…
Permen PANRB No. 7 Tahun 2022
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja. Dan untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna…
Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, maka Menteri Pendayagunaan Aparatur…
SDS#3 Tahun 2022: Evaluasi Kinerja Berdasarkan Proses Bisnis
Evaluasi kinerja merupakan bagian dari manajemen kinerja yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian dari tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisiensi maka perlu dilakukan penyusunan Peta Proses Bisnis untuk membantu organisasi dalam melakukan evaluasi kinerja. Penyusunan Peta Proses…
SDS#2 Tahun 2022: Tips dan Trik Analisis Informasi Data Kinerja pada LKjIP
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap…
Sosialisasi Persiapan Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM
Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 4 Februari 2022 melaksanakan Fokus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Persiapan Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022.
SDS #1 Tahun 2022: Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik seharusnya memiliki sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terukur. Pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu diganti agar dapat mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga diperlukan…
Kepwal PKPT Tahun 2022
Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan pada Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2022, agar dapat berjalan efektif dan efisien perlu suatu pedoman yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Kota Madiun Tahun 2022. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada…
