Telah terjadi perubahan kebijakan Pemerintah mengenai penataan birokrasi melalui penghapusan jabatan administrasi dan pengalihan Pejabat Administrasi menjadi Pejabat Fungsional yang
Read moreCategory: Peraturan
Penyesuaian Tarif PPN 11%
Sehubungan dengan penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022, Kementerian Keuangan meneritkan Pers
Read moreInpres No. 2 Tahun 2022
Dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional
Read moreKeputusan Menteri PANRB No. 76 Tahun 2022
Terdapat kebutuhan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi atau percepatan pencapaian tujuan strategis nasional sehingga diperlukan perubahan jenis jabatan fungsional yang
Read moreKeputusan Inspektur tentang Pemberian Penghargaan dan Sanksi PNS Inspektorat
Untuk mewujudkan tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangungan serta pelayanan publik maka perlu dilakukan penilaian kinerja
Read morePP No. 38 Tahun 2020
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 74 ayat
Read moreKebijakan Teknis Pemberian TPP Standarisasi dan Implementasi Kelas Jabatan
Salah satu pemateri pada kegiatan Webinar Seri 7 dengan Topik “Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pada Pemerintah Daerah” yang diselenggarakan
Read moreDISKO: Launching 3 Kebijakan Kementerian PANRB
Pada tanggal 23 Februari 2022, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Podcast Disko (Diskusi dan Komunikasi Online) untuk
Read moreSE Penyesuaian Penggunaan Pakaian Dinas Pemerintah Kota Madiun
Dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa dan produktifitas kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dengan ini diberitahukan bahwa penyesuaian penggunaan
Read morePermen PANRB No. 7 Tahun 2022
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi.
Read more