PP No. 72 Tahun 2019
Untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah maka diterbitkan Peraturan…
Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2019
Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi di mana Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan/atau pihak ketiga memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan…
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun bekerja sama dengan PT KOKEK telah melaksanakan Survei Kepuasan MIasyarakat (SKM) pada Inspektorat Kota Madiun yang dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2019. Survei dilaksanakan untuk menilai kepuasan masyarakat atas pelayanan pemeriksaan dan…
Permendagri No. 70 Tahun 2019
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah perlu diatur berdasarkan pertimbangan: Untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat. Guna memenuhi kewajiban Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018…
Sosialisasi Survei Penilaian Integritas 2019
Materi sosialisasi Survei Penilaian Integritas 2019 yang disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 30 September 2019 sebagai berikut:
