Menindaklanjuti Diktum Keenam dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang mengamatkan kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud, maka Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 6 April 2020 mengeluarkan surat Nomor: 700/885/IJ Hal: Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020.
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mendapat amanat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk asistensi yang berorientasi pada mitigasi risiko dan pencegahan dalam pelaksanaan instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 dengan fokus pada:
- Pembentukan dan efektivitas gugus tugas percepatan penanganan covid 19 daerah
- Percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran, meliputi:
- Mekanisme refocussing dan/atau perubahan alokasi anggaran;
- Mekanisme penerimaan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- Mekanisme alokasi belanja hibah/bansos;
- Ketersediaan anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait;
- Ketersediaan anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama dalam menjaga keberlangsungan dunia usaha di daerah;
- Ketersediaan anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial;
- Ketersediaan anggaran untuk keadaan darurat bencana; dan
- Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan penanganan pandemi Covid-19.
- Mekanisme dan tata cara penatausahaan Belanja Tidak Terduga
- Mekanisme pengadaan barang dan jasa
- Pelaksanaan koordinasi ddengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), Organisasi Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat/Agama
- Kecukupan pangan
- Keberlangsungan industri
Laporan hasil asistensi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal secara berkala setiap tanggal 5 setiap bulannya.