Instruksi Walikota No. 7 Tahun 2021
Dalam rangka mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Madiun dan berdasarkan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 […]
COVID-19, Peraturan
March 2021
COVID-19, Peraturan
Inmendagri Nomor 6 Tahun 2021
Pada tanggal 19 Maret 2021, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan
Materi
Cascading Kinerja: Proses Penjabaran dan Penyelarasan Kinerja dalam Instansi Pemerintah
Cascading Kinerja: Proses Penjabaran dan Penyelarasan Kinerja dalam Instansi Pemerintah disampaikan oleh Firmansyah, SST (Subkoordinator Penyusunan Anggaran pada Deputi Bidang
COVID-19, Peraturan
SE tentang Optimalisasi Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19
Pada tanggal 15 Maret 2021, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: HK.02.02/I/653/2021 tentang Optimalisasi
Benturan Kepentingan, Peraturan
Tim Penanganan Benturan Kepentingan Inspektorat Kota Madiun
Sebagai tindak lanjut dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor
Berita
Revisi Pedoman Reviu LPPD
Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan
SE Kepala LKPP No. 1 Tahun 2021
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Materi, Peraturan
Arah Kebijakan Penerapan PMDN No. 77 Tahun 2020
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan Arah Kebijakan Penerapan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
COVID-19, Peraturan
Instruksi Walikota No. 6 Tahun 2021
Dalam rangka mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Madiun dan berdasarkan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Peraturan, SAKIP
SE Menteri PANRB No. 5 Tahun 2021
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang penyederhanaan pelaporan, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang