Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Daerah Sesuai Target RPJMN 2019-2024 yang disampaikan oleh Bapak Tjahjo Kumolo Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara […]
Berdasarkan surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur tanggal 25 September 2020 Nomor: S-4757/PW13/6/2020 hal: Workshop Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Materi Strategi dan Tantangan Pengawasan Program PC-PEN Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Sumiyati, Ak., M.F.M., selaku Inspektur Jenderal
Dalam Webinar Perlindungan Hukum Personalia Pengadaan dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Pasca Audit BPK dan APIP yang dilaksanakan pada hari Sabtu,
Fungsi dalam SIPD untuk Pemerintah Pusat dan Daerah: penyatuan referensi nasional: referensi nasional, urusan, bidang urusan, program, kegiatan, sub kegiatan,
Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 95
Sebagaimana tertuang pada butir keenam angka 5 Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang
Materi Pengawasal APIP Daerah atas Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi di Daerah yang disampaikan oleh DR. Elfin ELyas, M.Si.,
Dalam rangka menjaga governance, risk and control (GRC) dan meningkatkan kualitas pengawasan intern (APIP) atas implementasi program penanganan Covid-19 dan
Pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, kembali Inspektorat Kota Madiun mengikuti webinar dengan tema Peran Strategis Aparat Pengawasan Intern
