Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun Tahun 2022
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka masing-masing Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024….
Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021
Untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan pelayanan publik yang prima, perlu peningkatan kualitas pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan kerja pada instansi pemerintah. Pengaturan…
SK Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Kota Madiun sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/19/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka pada tanggal 4 Januari 2022 Inspektur Kota Madiun mengeluarkan Keputusan Inspektur Kota…
Indeks Tata Kelola PBJ Tahun 2021
Sebagaimana surat Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tertanggal 3 Desember 2021 Nomor: 27613/SES/12/2021 Hal: Penyampaian Data terkait Indeks tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tahun 2021, bahwa: Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal untuk pengukuran tahun 2021 terdiri…
Pelaksanaan Survei RB dan ZI 2021
Dalam rangka mengetahui perkembangan Pelaskanaan RB dan Pembangunan ZI yang dilakukan pada seluruh Instansi Pemerintah, maka Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 4 Oktober 2021 telah menerbitkan surat nomor:…
Time Line SHPRBZI 2021
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyampaikan Timeline Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Tahun 2021.
Evaluasi Pelayanan Publik 2021
Kementerian PANRB melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sesuai mandat yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
SE Walikota tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembangunan
Sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pembangunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional, launching sinergitas pengelolaan bersama Monitoring…
Keputusan Menteri PANRB No. 1054 Tahun 2021
Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap unit penyelenggaran pelayanan publik pada Kementerian, Lembaga, Serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Oleh sebab itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 23 Agustus 2021…
SDS: Memperkuat RB Melalui Tatalaksana dan Pelayanan Publik
Pada tanggal 15 Juli 2021 SmartId kembali menggelar kegiatan Smart Discussion Series #25 dengan Tema “Memperkuat Reformasi Birokrasi Melalui Tatalaksana dan Pelayanan Publik” dengan narasumber Fahmi Prayoga, S.AP.
