INSPEKTORAT KOTA MADIUN

INTEGRITAS TANPA BATAS

Reformasi Birokrasi

Peraturan Reformasi Birokrasi

Permen PANRB No. 17 Tahun 2021

Loading

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 350A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka pada tanggal 12 April 2021 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan…

Materi Reformasi Birokrasi

Sosialisasi RB: Manajemen Talenta ASN

Loading

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 2 Juni 2021 Nomor: B/10/RB.01/2021 perihal Undangan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Inspektorat Kota Madiun mengikuti kegiatan dimaksud melalui aplikasi zoom meeting….

Materi Reformasi Birokrasi

Sosialisasi RB: Penyediaan Sarpras Dalam Pelayanan Publik

Loading

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 2 Juni 2021 Nomor: B/10/RB.01/2021 perihal Undangan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Inspektorat Kota Madiun mengikuti kegiatan dimaksud melalui aplikasi zoom meeting….

Materi Reformasi Birokrasi

Sosialisasi RB: Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Loading

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 2 Juni 2021 Nomor: B/10/RB.01/2021 perihal Undangan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Inspektorat Kota Madiun mengikuti kegiatan dimaksud melalui aplikasi zoom meeting….

Materi PMPRB Reformasi Birokrasi

Sosialisasi RB: Strategi Percepatan RB (Kolaborasi dan Konstektualisasi)

Loading

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 2 Juni 2021 Nomor: B/10/RB.01/2021 perihal Undangan Sosialisasi Reformasi Birokrasi Tahun 2021, Inspektorat Kota Madiun mengikuti kegiatan dimaksud melalui aplikasi zoom meeting….

Materi PMPRB Reformasi Birokrasi

Pendampingan Pelaksanaan RB oleh Kementerian PANRB

Loading

Dalam rangka upaya Pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Kota Madiun melaksanakan kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi….

Pengumuman PMPRB Reformasi Birokrasi

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2020

Loading

Pada tanggal 22 April 2021 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melaksanakan kegiatan penyerahan hasil evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 atau “SAKIP-RB Award” kepada 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia baik…

Materi Reformasi Birokrasi SAKIP

Rakor Pelaksanaan Percepatan RB dan Implementasi SAKIP

Loading

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Organisasi menyelenggarakan Rapat Koordinasi melalui daring menggunakan aplikasi zoom meeting pada…

Peraturan PMPRB Reformasi Birokrasi

Keputusan Walikota ttg Pembentukan Tim Evaluasi PMPRB

Loading

Bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah  Kota Madiun dan untuk memudahkan Pemerintah Kota Madiun dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan perlu dibentuk Tim Evaluasi. Serta…

Peraturan Reformasi Birokrasi

Pembangunan Agen Perubahan

Loading

Untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Dan agar birokrasi pemerintahan dapat dijalankan secara profesional maka diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan instansi pemerintah. Berdasarkan hal…