Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pada tanggal 31 Mei 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan surat Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 Hal Status Kepegawaian di […]
Pada tanggal 31 Mei 2022, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan surat Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 Hal Status Kepegawaian di […]
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Pada tanggal 25 Mei 2022, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Awan Nurmawan Nuh) menyampaikan materi yang berjudul “Jalan Panjang Menuju IACM
Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menjalankan peran sebagai organisasi publik non profit yang memberikan pelayanan
Dalam penyelenggaraan pemerintahan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko yang dimaksud terdiri atas identifikasi risiko dan analisis
Sejak tahun 2003 pemerintah telah melakukan reformasi perencanaan dan penganggaran. Reformasi perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan menerapkan budaya kerja birokrasi
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pedoman Monitoring P3DN Daerah dan Sistem Informasi Pengawasan P3DN (SISWAS
Inspektur Kota Madiun memberikan penghargaan bagi 3 (tiga) orang PNS di Lingkungan Inspektorat Kota Madiun yang terdiri dari: 1 orang
Pada tanggal 9 Mei 2022, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat Nomor: 050/1108/IJ tentang Pelaksanaan Monitoring P3DN pada Pemerintah
Dalam rangkaian pelaksanaan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun Tahun Penilaian 2022, maka tim evaluasi internal Inspektorat Kota