Evaluasi Anggaran dan PBJ Daerah Triwulan II TA 2021
Pada tanggal 16 Juni 2021, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat Nomor: 910/1297/IJ Hal: Pelaksanaan Evaluasi Penyerapan Anggaran dan […]
APIP, Monev
COVID-19, Peraturan
Instruksi Walikota No. 13 Tahun 2021
Dalam rangka mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Madiun dan berdasarkan antara lain pada: Instruksi Menteri Dalam
Materi, Reformasi Birokrasi
Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM
Dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi serta dalam upaya pemerintah untuk mencapai good governace sebagaimana tertuang dalam
Berita
Surat Menteri PANRB No. B/81/M.KT.00/2021
Pada tanggal 14 Juni 2021, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan surat nomor: B/81/M.KT.00/2021 Hal: Himbauan Pelaksanaan Apel
COVID-19, Peraturan
Inmendagri No. 13 Tahun 2021
Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 dalam rangka perpanjangan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat
Peraturan, Reformasi Birokrasi
Permen PANRB No. 25 Tahun 2021
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan
Peraturan, Reformasi Birokrasi
Permen PANRB No. 17 Tahun 2021
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 350A Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
Berita
Studi Banding Kota Bekasi
Pada tanggal 10 Juni 2021 pada pukul 19.00 WIB, Pemerintah Kota Madiun mendapat kehormatan menerima tamu studi banding dari jajaran
Materi, Reformasi Birokrasi
Sosialisasi RB: Manajemen Talenta ASN
Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 2 Juni
Materi, Reformasi Birokrasi
Sosialisasi RB: Penyediaan Sarpras Dalam Pelayanan Publik
Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 2 Juni