Permendagri No. 4 Tahun 2018
Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan…
Majelis Kode Etik Pegawai Pemkot Madiun
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, disiplin, berwibawa, bertanggung jawab, beretika, dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas…
PP No. 2 Tahun 2018
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan…
Satgas Kapabilitas APIP
Dalam rangka mengoptimalkan peran APIP dalam upaya reformasi birokrasi bidang Pengawasan sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Kota Madiun Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas)…
Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Siil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu…
