Verifikasi Data Penerima Bansos Terdampak Covid-19
Pada tahun 2020, Inspektorat Kota Madiun telah melakukan post audit pengadaan bahan pangan untuk penanganan covid-19 sebanyak 3 kali (tahap […]
COVID-19, Monev
February 2021
COVID-19, Peraturan
Inmendagri No. 4 Tahun 2021
Sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden agar kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos
Peraturan
Perpres No. 12 Tahun 2021
Untuk penyesuaian peraturan penggunaan produk/jasa usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber
COVID-19, Materi
Pemulihan Ekonomi Berlanjut, Kebijakan Fiskal Tetap Diperkuat
Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani Indrawati, pada tanggal 16 Februari 2021 menyampaikan materi yang berjudul Pemulihan Ekomomi Berlanjut, Kebijakan
COVID-19, Peraturan
PMK No. 17/PMK.07/2021
Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf e dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran
COVID-19, Monev
Rencana Tindak Lanjut Permasalahan Vaksinasi
Pada hari Sabtu, tanggal 13 Februari 2021 Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi
COVID-19, Peraturan
Perpres Nomor 14 Tahun 2021
Beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan
APIP, Materi
Sinergi dan Kolaborasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Pada tanggal 23 November 2020 Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA, CRGP, QGIA, CFrA menyampaikan materi: Sinergi dan Kolaborasi Dalam Rangka
Peraturan
Permendagri No. 18 Tahun 2020
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan, Reformasi Birokrasi
Pembangunan Agen Perubahan
Untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Dan agar birokrasi pemerintahan dapat dijalankan secara