Kebijakan Umum Permendagri No. 47 Tahun 2021
Drs. Budi Samtoso, M.Si. selaku Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri […]
Materi
2021
Materi
Menuju Penatausahaan BMD Andal
Drs. Komaedi, M.Si. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam kegiatan sosialisasi Permendagri No. 47 Tahun
Materi, SPIP
SDS: Implementasi SPIP Pada Instansi Pemerintah
Sistem pengendalian intern memegang peranan kunci dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan. Yang mana kuat atau lemahnya sistem keuangan pada instansi pemerintah
APIP, Berita, SPIP
Bimtek Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tanggal 7 April 2021 menetapkan Peraturan BPKP
COVID-19, Peraturan
Instruksi Walikota Madiun No. 28 Tahun 2021
Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 4, Level 3,
COVID-19, Peraturan
Inmendagri No. 47 Tahun 2021
Pada tanggal 4 Oktober 2021 Menteri Dalam Negeri kembali mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
PMPRB, Reformasi Birokrasi
Pelaksanaan Survei RB dan ZI 2021
Dalam rangka mengetahui perkembangan Pelaskanaan RB dan Pembangunan ZI yang dilakukan pada seluruh Instansi Pemerintah, maka Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Materi, Peraturan
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin (PP 94/2021)
Sosialisasi tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS telah disampaikan oleh
Pengumuman, Reformasi Birokrasi
Time Line SHPRBZI 2021
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menyampaikan Timeline Survei Hasil
Reformasi Birokrasi, Standar Pelayanan Publik
Evaluasi Pelayanan Publik 2021
Kementerian PANRB melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sesuai mandat yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 2009