Catatan atas Laporan Keuangan
Bapak Abdul Rahman dari Bidang PAPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 Januari 2022 menyampaikan materi tentang […]
Monev
2022
Reformasi Birokrasi
Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun Tahun 2022
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka masing-masing Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Reformasi
Peraturan, Reviu
Pedoman Reviu LPPD
Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Standar Pelayanan Publik, Tentang, Visi dan Misi
Alur Pelayanan Tamu dan Penaganan Pengaduan Publik di Inspektorat Kota Madiun
Berikut merupakan alur pelayanan tamu dan penanganan pengaduan pelayanan publik di Inspektorat Kota Madiun. Inspektorat Kota Madiun dalam rangka mengaplikasikan
Peraturan
Undang-Undang No. 1 Tahun 2022
Pembagian Negara Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian urusan pemerintahan antar pemerintahan menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan
Peraturan
SE Kepala BKN No. 1/SE/I/2022
Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Pegawai
Peraturan
Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021
Sebagai tindak lanjut Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
APIP, Berita, Pengumuman
Penetapan Kelas Jabatan bagi JF Auditor
Menanggapi surat Kepala BPKP Nomor: S-977/K/JF/2021, tanggal 21 September 2021, hal: Usulan Informasi dan Faktor Jabatan Fungsional Auditor, maka Menteri
Peraturan, Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri PANRB No. 90 Tahun 2021
Untuk mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang terdapat pada road map reformasi birokrasi 2020-2024, terutama terkait birokrasi yang bersih dan
Peraturan, SAKIP
Permen PANRB No. 88 Tahun 2021
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah.