Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar
Read moreCategory: Peraturan
Majelis Kode Etik Pegawai Pemkot Madiun
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Read morePP No. 2 Tahun 2018
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan
Read moreUndang-Undang No. 5 Tahun 2014
Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Siil
Read moreKode Etik Pegawai Pemkot Madiun
Dalam rangka mewujudkan pegawai yang bersih, disiplin, berwibawa, bertanggungjawab, beretika, dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kota
Read morePP No. 42 Tahun 2004
Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak, dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap, dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar
Read moreInpres No. 9 Tahun 2014
Dalam rangka meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan nasional dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah guna mempercepat peningkatan
Read morePP No. 12 Tahun 2017
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Read morePerwal ttg Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun antara antara aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakkan sehingga berpotensi
Read more