Pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menggelar kegiatan Webinar Seri 3 dengan Topik Optimalisasi […]
Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan materi “Penyusunan CaLK: Menghasilkan Laporan Keuangan K/L yang Transparan dan Akuntabel” yang dilaksanakan di Jakarta,
Bapak Abdul Rahman dari Bidang PAPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 Januari 2022 menyampaikan materi tentang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka masing-masing Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Reformasi
Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Berikut merupakan alur pelayanan tamu dan penanganan pengaduan pelayanan publik di Inspektorat Kota Madiun. Inspektorat Kota Madiun dalam rangka mengaplikasikan
Pembagian Negara Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian urusan pemerintahan antar pemerintahan menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan
Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Pegawai
Sebagai tindak lanjut Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
