Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan yang berkualitas dengan mempertimbangkan prioritas program/kegiatan Pemerintah Daerah dan sumberdaya APIP, diperlukan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko […]
Bahwa untuk meyakini nilai persediaan barang pada akhir Tahun Anggaran 2019, Inspektorat Kota Madiun melaksanakan monitoring persediaan barang pada Organisasi
Bahwa untuk mendukung tercapainya penyelengaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan komitmen dari penyelenggara untuk
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/242/2014 tentang Pembentukan Tim
Sehubungan dengan perubahan paradigma bahwa Inspektorat harus lebih mengutamakan pengawasan di awal sebelum pelaksanaan kegiatan/penganggaran, maka kegiatan-kegiatan pengawasan lebih diutamakan
Pada tanggal 30 Maret 2017 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah
Arah Kebijakan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disampaikan oleh
Sosialisasi Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Drs.
Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,
