Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap PNS Terpidana Kasus Korupsi
Bagi PNS yang telah divonis bersalah oleh pengadilan (inkracht) karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor untuk PNS yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat, dengan catatan bahwa: Memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3…
Penanganan PNS Yang Terkena Kasus Pidana
PNS sebagaimana warga negara yang lain, sama kedudukannya di muka hukum. Jika ia terlibat dalam kasus pidana maka ia harus diproses sebagaimana mestinya. Tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, seorang PNS juga harus diproses berdasarkan peraturan kepegawaian. Adapun prosedur…
Laporan Penerimaan Gratifikasi Triwulan II Tahun 2019
Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Walikota Madiun Tanggal 21 Mei 2019 Nomor: 700/1706/401.050/2019 tentang Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan dan Surat Inspektur tanggal 23 Mei 2019 Nomor: 050/658/401.050/2019 tentang Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2019,…
Netralitas PNS
DASAR : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No. 10 Th 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota…
Rencana Aksi Tindak Lanjut PMPRB Tahun 2019
Pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 Inspektorat Kota Madiun menggelar rapat Tim Evaluasi PMPRB Pemerintah Kota Madiun yang dilaksanakan di ruang rapat Inspektorat Kota Madiun. Rapat yang dipimpin oleh Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Madiun tersebut dimulai pada…
Laporan Penerimaan Gratifikasi Triwulan I Tahun 2019
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Madiun No. 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan Surat Edaran Walikota Madiun tanggal 23 Maret 2018 Nomor: 302/925/401.050/2018 tentang Pengendalian Gratifikasi, maka pada tanggal 10 Mei 2019…
Kepwal Tim Evaluasi Penilaian Mandiri RB Pemerintah Kota Madiun
Dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan untuk memudahkan Pemerintah Kota Madiun dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang dperlu dilakukan, Pemerintah Kota Madiun telah menetapkan Keputusan…
PP No. 12 Tahun 2019
Pemerintah telah menetapkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai revisi atas PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 6 Maret 2019 yang lalu. Revisi tersebut dirasa perlu dilakukan sebagai tindak lanjut ketentuan…
Rencana Aksi Pelaksanaan RB Inspektorat Tahun 2019
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun maka masing-masing Perangkat Daerah perlu untuk menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun…
Rencana Kerja Pelaksanaan RB Inspektorat Tahun 2019
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor35 Tahun 2017, dipandang…
