Kepwal Tim Evaluasi Penilaian Mandiri RB Pemerintah Kota Madiun
Dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan untuk memudahkan Pemerintah Kota Madiun dalam menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan upaya-upaya perbaikan yang dperlu dilakukan, Pemerintah Kota Madiun telah menetapkan Keputusan…
PP No. 12 Tahun 2019
Pemerintah telah menetapkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai revisi atas PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada tanggal 6 Maret 2019 yang lalu. Revisi tersebut dirasa perlu dilakukan sebagai tindak lanjut ketentuan…
Rencana Aksi Pelaksanaan RB Inspektorat Tahun 2019
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun maka masing-masing Perangkat Daerah perlu untuk menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun…
Rencana Kerja Pelaksanaan RB Inspektorat Tahun 2019
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor35 Tahun 2017, dipandang…
Tim Evaluasi RB Inspektorat Th 2019
Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada…
Indeks RB Pemkot Madiun Tahun 2018
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Madiun. Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel,…
PNS Pelaku Tindak Pidana Jabatan
Dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Pebruari 2019, Menteri PANRB menegaskan bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Keempat Surat Keputusan Bersama Mendgari, Menteri PANRB, dan Kepala BKN tgl 13 September 2018, PNS yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan…
Pengelolan Pengaduan WBS
Sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan guna menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kota Madiun tanggal 21 Pebruari 2019 Nomor: 800/541/401.050/2019 perihal Unit Pengelola…
Kode Etik APIP
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan isntansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya salah…
Monitoring dan Evaluasi PPRG TA 2018
Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan guna memberikan manfaat dan daya ungkit kepada perempuan dan laki-laki dalam pembangunan untuk…
