Kepwal ttg Satgas SPIP
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Walikota […]
Produk Hukum
Produk Hukum
Perwal ttg Penyelenggaraan SPIP
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
Peraturan
ASN yang melakukan Tipikor
Di bidang kepegawaian aturan yang mengatur Tipikor sebagai berikut: Sebelum era UU ASN UU No. 8 Tahun 1974, Pasal 23
Peraturan
PNS Tipikor Inkracht yang Aktif Bekerja
Pada tanggal 13 September 2018, Badan Kepegawaian Negera mengeluarkan siaran pers Nomor: 022/RILIS/BKN/IX/2018 tentang sebanyak 1.917 PNS Tipikor Inkracht Aktif
Peraturan
Penegakan Hukum Terhadap ASN Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Dalam rangka sinergitas antar Kementerian/Lembaga serta demi kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan disiplin ASN, maka ditetapkan Keputusan Bersama Menteri
Peraturan
Penegakan Hukum Terhadap ASN yang Melakukan Tipikor
Berdasarkan laporan dari BKN bahwa masih terdapat 2.357 PNS pelaku tindak pidana korupsi yang sudah berstatus inkracht namun masih tetap
Peraturan, SPIP
PP No. 60 Tahun 2020
Instansi Pemerintah dituntut untuk menyelenggarakan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, secara tertib, terkendali, serta efisien dan
Peraturan
Sosialisasi SE MenPAN dan RB No. 137 Tahun 2018
Guna menyosialisasikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tanggal 21 Mei 2018 Nomor 137 Tahun 2018
Peraturan
Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS
Pada tanggal 31 Mei 2018, Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat Nomor: K.26-30/V.72-2/99 Perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksaan
Peraturan
Surat Edaran Menteri PANRB Bagi ASN Dalam Penggunaan Medsos
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 21 Mei 2018 telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 137 Tahun 2018