Kepwal ttg Satgas SPIP
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Walikota Madiun sudah menetapkan Keputusan Walikota Nomor : 700-401.201/244/2010…
Perwal ttg Penyelenggaraan SPIP
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset…
ASN yang melakukan Tipikor
Di bidang kepegawaian aturan yang mengatur Tipikor sebagai berikut: Sebelum era UU ASN UU No. 8 Tahun 1974, Pasal 23 ayat (4) huruf a UU No. 43 Tahun 1999, Pasal 23 ayat (5) huruf c PP No. 32 Tahun 1979,…
PNS Tipikor Inkracht yang Aktif Bekerja
Pada tanggal 13 September 2018, Badan Kepegawaian Negera mengeluarkan siaran pers Nomor: 022/RILIS/BKN/IX/2018 tentang sebanyak 1.917 PNS Tipikor Inkracht Aktif Bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin PNS Tersangkut Pidana Tipikor dengan tema Sinergisitas Penegakan Disiplin PNS Untuk…
Penegakan Hukum Terhadap ASN Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Dalam rangka sinergitas antar Kementerian/Lembaga serta demi kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan disiplin ASN, maka ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018…
Penegakan Hukum Terhadap ASN yang Melakukan Tipikor
Berdasarkan laporan dari BKN bahwa masih terdapat 2.357 PNS pelaku tindak pidana korupsi yang sudah berstatus inkracht namun masih tetap aktif bekerja dan sebagai pedoman untuk penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, pada tanggal 10 September 2018…
