Kebijakan Persetujuan Pemberian TPP Di Lingkungan Pemda Semester II TA 2021
Kementerian Dalam Negeri menyampaikan kebijakan persetujuan pemberian tambahan penghasilan ASN di Lingkungan Pemda Semester II Tahun Anggaran 2021.
Peraturan
July 2021
COVID-19, Peraturan
SE Wakil Walikota Madiun No. 451/2487/401.012/2021
Wakil Walikota Madiun pada tanggal 12 Juli 2021 mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 451/2487/401.012/2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
Materi, PMPRB, Reformasi Birokrasi
SDS: Memperkuat Reformasi Birokrasi Melalui Penataan Organisasi dan Penguatan Pengawasan
Pada tanggal 8 Juli 2021 SmartId kembali menggelar kegiatan Smart Discussion Series #24 dengan Tema “Memperkuat Reformasi Birokrasi Melalui Penataan
COVID-19, Peraturan
SE Gubernur Jatim No. 451/14901/012.1/2021
Gubernur Jawa Timur pada tanggal 7 Juli 2021 mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 451/14901/012.1/2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
APIP, Peraturan
Pengawalan Kebijakan Strategis Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat tertanggal 6 Juli 2921 Nomor: 050/1411/IJ hal: Pengawalan Kebijakan Stategis dalam Pengawasan Penyelenggaraan
Materi, PMPRB, Reformasi Birokrasi
SDS: Memperkuat RB Melalui Penguatan Akuntabilitas dan Penataan SDM Aparatur
Pada tanggal 1 Juli 2021 SmartId kembali menggelar kegiatan Smart Discussion Series #23 dengan Tema “Memperkuat Reformasi Birokrasi Melalui Penguatan
Probity Audit
Probity Audit Dokumen Hasil Perencanaan Pembangunan Lapak di Kecamatan Kartoharjo
Sebagai tindak lanjut atas Surat Camat Kartoharjo Kota Madiun Nomor: 050/445/401.301/2021 tanggal 12 April 2021 perihal permohonan Probity Audit, maka
Materi, PMPRB, Reformasi Birokrasi
SDS: Menuju RB Melalui Manajemen Perubahan Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Pada tanggal 24 Juni 2021 SmartId kembali menggelar kegiatan Smart Discussion Series #22 dengan Tema “Menuju Reformasi Birokrasi Melalui Manajemen
COVID-19, Peraturan
Inmendagri No. 17 Tahun 2021
Sebagaimana telah diinstruksikan oleh Presiden agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando
COVID-19, Peraturan
SE Menteri PANRB No. 14 Tahun 2021
Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah terkait dengan Pemberlakukan Pembatasan