Larangan Bepergian dan Cuti Bagi ASN
Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 merupakan hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun, hari libur yang seharusnya jatuh […]
Berita, Peraturan
October 2021
APIP, Berita
Koordinasi Pengawasan bersama Inspektorat Kabupaten Sidoarjo
Pada tanggal 12 Oktober 2021 (hari Selasa), Inspektorat Kabupaten Sidoarjo melakukan koordinasi pengawasan ke Inspektorat Kota Madiun. Koordinasi pengawasan tersebut
Diklat, Materi
Penerapan Permendagri No. 47 Tahun 2021
Ir. Amanah, MT selaku Kasubdit Barang Milik Daerah I Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan
Materi
Kebijakan Umum Permendagri No. 47 Tahun 2021
Drs. Budi Samtoso, M.Si. selaku Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
Materi
Menuju Penatausahaan BMD Andal
Drs. Komaedi, M.Si. selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam kegiatan sosialisasi Permendagri No. 47 Tahun
Materi, SPIP
SDS: Implementasi SPIP Pada Instansi Pemerintah
Sistem pengendalian intern memegang peranan kunci dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan. Yang mana kuat atau lemahnya sistem keuangan pada instansi pemerintah
APIP, Berita, SPIP
Bimtek Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada tanggal 7 April 2021 menetapkan Peraturan BPKP
COVID-19, Peraturan
Instruksi Walikota Madiun No. 28 Tahun 2021
Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 4, Level 3,
COVID-19, Peraturan
Inmendagri No. 47 Tahun 2021
Pada tanggal 4 Oktober 2021 Menteri Dalam Negeri kembali mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
PMPRB, Reformasi Birokrasi
Pelaksanaan Survei RB dan ZI 2021
Dalam rangka mengetahui perkembangan Pelaskanaan RB dan Pembangunan ZI yang dilakukan pada seluruh Instansi Pemerintah, maka Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,