Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Sistem […]
Peraturan, SPIP
2021
Monev
Monev Pengelolaan Laporan Keuangan Semester I TA 2021
Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka Inspektorat Kota Madiun melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
APIP, COVID-19, Materi
Peran APIP Mengawal Penyaluran Bansos/JPS Yang Bersumber Dari APBD
Sebagaimana radiogram No. T.005/4374/Keuda tanggal 25 Juli 2021 yang dikirimkan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, maka Inspektorat Kota Madiun mengikuti
COVID-19, Materi
Realisasi APBD Penanganan Covid-19
Sebagaimana radiogram No. T.005/4374/Keuda tanggal 25 Juli 2021 yang dikirimkan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, maka Inspektorat Kota Madiun mengikuti
COVID-19, Peraturan
PMK No. 94 Tahun 2021
Untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan dampaknya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer
COVID-19, Monev
ATT PBJ Almatkes Untuk Penanganan COVID-19
Sebagai tindak lanjut atas Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/859/IJ Tanggal 26 Maret 2020 hal Pelaksanaan Pengawasan APIP
COVID-19, Peraturan
Inmendagri No. 24 Tahun 2021
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) dan Level 3
Reviu
Reviu RKPA DAK Non Fisik BOK TA 2021
Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang
COVID-19, Peraturan
SE Dirjen P2P No. HK.02.01/I/1919/2021
Dengan mempertimbangkan bahwa masih ada SDM Kesehatan yang telah mendapatkan vaksinasi 2 dosis lengkap namun masih terinfeksi Covid-19 serta makin
Berita
Rakor Monev Capaian MCP Semester I Tahun 2021
Sebagai tindak lanjut program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di wilayah Jawa Timur, maka Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Deputi Bidang