SE Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2022
Dengan banyaknya penawaran dari Penyedia yang semakin kompetitif dan adanya fenomena Peserta pada Tender barang/jasa lainnya dan Pekerjaan Konstruksi menyampaikan penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berpotensi pada kualitas pekerjaan dan/atau keterlambatan…
Penyusunan Peta Jalan ETPD dan Rencana Aksi ETPD
Pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menggelar kegiatan Webinar Seri 3 dengan Topik Optimalisasi PDRD melalui ETPD serta Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi ETPD sesuai Permendagri No 56 Tahun 2021. Acara yang dilaksanakan…
Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Melalui ETPD Serta Penyusunan Peta Jalan Dan Rencana Aksi ETPD
Pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menggelar kegiatan Webinar Seri 3 dengan Topik Optimalisasi PDRD melalui ETPD serta Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi ETPD sesuai Permendagri No 56 Tahun 2021. Acara yang dilaksanakan…
Perpres No. 22 Tahun 2022
Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, perlu diberikan Tunjangan Jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung…
Penyusunan CaLK
Biro Perencanaan dan Keuangan menyampaikan materi “Penyusunan CaLK: Menghasilkan Laporan Keuangan K/L yang Transparan dan Akuntabel” yang dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 25 Januari 2022.
Catatan atas Laporan Keuangan
Bapak Abdul Rahman dari Bidang PAPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pada tanggal 25 Januari 2022 menyampaikan materi tentang Catatan atas Laporan Keuangan (Bagaimana Menyusun CaLK yang Andal dan Berkualitas).
Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun Tahun 2022
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, maka masing-masing Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 17 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2020-2024….
Pedoman Reviu LPPD
Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka data dan dokumen pendukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebelum ditandatangani Kepala…
Alur Pelayanan Tamu dan Penaganan Pengaduan Publik di Inspektorat Kota Madiun
Berikut merupakan alur pelayanan tamu dan penanganan pengaduan pelayanan publik di Inspektorat Kota Madiun. Inspektorat Kota Madiun dalam rangka mengaplikasikan motto “BREM” Berintegritas, Responsif, Efisien, Melayani
