ATT PBJ Almatkes Untuk Penanganan COVID-19
Sebagai tindak lanjut atas Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/859/IJ Tanggal 26 Maret 2020 hal Pelaksanaan Pengawasan APIP dalam Masa Penanganan COVID-19 dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor: S-2202/PW13/6/2021 tanggal 7 Juni 2021 hal Pelaksanaan…
Inmendagri No. 24 Tahun 2021
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat) dan Level 3 (tiga) Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen, maka Menteri…
SE Dirjen P2P No. HK.02.01/I/1919/2021
Dengan mempertimbangkan bahwa masih ada SDM Kesehatan yang telah mendapatkan vaksinasi 2 dosis lengkap namun masih terinfeksi Covid-19 serta makin meluasnya penyebaran Covid-19 di hampir seluruh provinsi, maka diperlukan intervensi vaksinasi dosis ketiga bagi para SDM Kesehatan yang dihadapkan dengan…
Inmendagri No. 22 Tahun 2021
Pada tanggal 20 Juli 2021, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Pemerintah tidak lagi menggunakan istilah Pemberlakuan Pembatasan…
Inmendagri No. 21 Tahun 2021
Dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maka diperlukan penyediaan dan percepatan penyaluran bantuan sosial dan/atau jaring pengamanan sosial/social safety net bagi masyarakat …
Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap II (lanjutan)
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-6/K/D2/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dan sebagai tindak lanjut atas pengawasan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap II sebelumnya, maka…
SE Wakil Walikota Madiun No. 451/2487/401.012/2021
Wakil Walikota Madiun pada tanggal 12 Juli 2021 mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 451/2487/401.012/2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Ibadah dan Petunjuk Pelaksanaan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan…
SE Gubernur Jatim No. 451/14901/012.1/2021
Gubernur Jawa Timur pada tanggal 7 Juli 2021 mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 451/14901/012.1/2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Ibadah dan Petunjuk Pelaksanaan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan…
Inmendagri No. 17 Tahun 2021
Sebagaimana telah diinstruksikan oleh Presiden agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di tingkat Desa dan Kelurahan, serta untuk memperkuat pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor…
SE Menteri PANRB No. 14 Tahun 2021
Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah terkait dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 (PPKM Darurat) di Wilayah Jawa dan Bali, serta berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020…
