Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan yang berkualitas dengan mempertimbangkan prioritas program/kegiatan Pemerintah Daerah dan sumberdaya APIP, diperlukan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko […]
Bahwa untuk mendukung tercapainya penyelengaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan komitmen dari penyelenggara untuk
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/242/2014 tentang Pembentukan Tim
Sehubungan dengan perubahan paradigma bahwa Inspektorat harus lebih mengutamakan pengawasan di awal sebelum pelaksanaan kegiatan/penganggaran, maka kegiatan-kegiatan pengawasan lebih diutamakan
Dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan untuk memudahkan Pemerintah Kota Madiun
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan isntansi pemerintah wajib
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Walikota
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
