SDS Tematik#3: Penguatan Kapabilitas APIP
Pada dasarnya tata kelola merupakan suatu kombinasi kebijakan, prosedur, proses dan struktur yang diterapkan oleh organisasi untuk menginformasikan, mengarahkan, mengelola, […]
Diklat, Materi
Diklat, Materi
ASN Belajar #32: Pelayanan E-Gov ASN dalam Society 5.0
ASN diharapkan menjadi bagian dari pejuang di era society 5.0. Era yang serba tidak menentu membutuhkan ASN untuk menjadi pejuang
Peraturan
SE Mendagri No. 500/4825/SJ
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 dan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah guna
Diklat, Materi
SDS #24: Step by Step dalam Penyusunan Peta Proses Bisnis
Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai
Reviu
Reviu RKPA TA 2023
Berdasakan RKPD Perubahan, menyusun rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dengan berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam
Materi
Reviu Pembayaran Utang Pemerintah Dalam PBJ Pemerintah
Materi Reviu Pembayaran Utang Pemerintah Dalam PBJ Pemerintah, disampaikan oleh Raden Murwantara (Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan Deputi Bidang
Diklat, Materi
SDS Tematik #2: Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Peraturan
Peraturan BKN No. 11 Tahun 2022
Untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme jabatan fungsional diperlukan pedoman teknis pembinaan kepegawaian jabatan fungsional. Dan untuk melaksanakan ketentuan huruf
Diklat, Materi
SDS #23: Tips dan Trik Sinkroniasi Bukti Dukung Implementasi Reformasi Birokrasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki
Diklat, Materi
SDS Tematik #1: Penguatan Peran Inspektorat dalam Monev SAKIP
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem