Sistem Informasi Pemerintahan Daerah perlu diatur berdasarkan pertimbangan: Untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat. Guna memenuhi kewajiban Pasal
Read moreLatest Posts
Sosialisasi Survei Penilaian Integritas 2019
Materi sosialisasi Survei Penilaian Integritas 2019 yang disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur di Surabaya, tanggal 30
Read moreBimtek Pengawasan dan Pembinaan Penerapan SPM
Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan juga meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Inspektorat Kota Madiun menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengawasan
Read moreBimtek Aplikasi SIM HP
Guna meningkatkan kualitas SDM dan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, inspektorat Kota Madiun bekerja sama dengan BPKP perwakilan Jawa Timur
Read moreMaklumat Pelayanan Inspektorat Kota Madiun
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Terhadap PNS Terpidana Kasus Korupsi
Bagi PNS yang telah divonis bersalah oleh pengadilan (inkracht) karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sesuai dengan Pasal 3 UU
Read morePenanganan PNS Yang Terkena Kasus Pidana
PNS sebagaimana warga negara yang lain, sama kedudukannya di muka hukum. Jika ia terlibat dalam kasus pidana maka ia harus
Read moreLaporan Penerimaan Gratifikasi Triwulan II Tahun 2019
Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Walikota Madiun Tanggal 21 Mei 2019 Nomor: 700/1706/401.050/2019 tentang Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan
Read moreNetralitas PNS
DASAR : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No. 10 Th 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Read moreRencana Aksi Tindak Lanjut PMPRB Tahun 2019
Pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 Inspektorat Kota Madiun menggelar rapat Tim Evaluasi PMPRB Pemerintah Kota Madiun yang dilaksanakan
Read more