Survei Persepsi Korupsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 disebutkan […]
Berita, Reformasi Birokrasi
Berita, Reformasi Birokrasi
Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2018
Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi di mana Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan/atau pihak ketiga
Peraturan
Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018
Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa
Peraturan
Permendagri No. 133 Tahun 2018
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan
Peraturan
Kewajiban Perpajakan atas Transaksi Belanja Oleh Pemda
Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak atas transaksi yang bersumber dari Belanja Pemerintah dan mencegah penyetoran pajak ke Kas Negara pada
Peraturan
PP No. 49 Tahun 2018
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka pada tanggal 22 November 2018
Produk Hukum
Kepwal ttg Satgas SPIP
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Walikota
Produk Hukum
Perwal ttg Penyelenggaraan SPIP
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh
Peraturan
ASN yang melakukan Tipikor
Di bidang kepegawaian aturan yang mengatur Tipikor sebagai berikut: Sebelum era UU ASN UU No. 8 Tahun 1974, Pasal 23
Peraturan
PNS Tipikor Inkracht yang Aktif Bekerja
Pada tanggal 13 September 2018, Badan Kepegawaian Negera mengeluarkan siaran pers Nomor: 022/RILIS/BKN/IX/2018 tentang sebanyak 1.917 PNS Tipikor Inkracht Aktif