Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2021
Pemerintah Kota Madiun telah menetapkan Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Kota Madiun melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada masing-masing Perangkat Daerah…
Sosialisasi (Refresh) Penanganan Benturan Kepentingan
Dalam rangkaian pelaksanaan evaluasi penanganan benturan kepentingan semester II Tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, dirasakan perlu untuk mer-refresh kembali soal benturan kepentingan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Hal itu dirasa perlu mengingat bahwa pelaksanaan penanganan…
Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2020
Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan kualitas kelembagaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan serta pihak-pihak lainnya. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut, terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan (conflict of interests) di antara…
Tim Penanganan Benturan Kepentingan Inspektorat Kota Madiun
Sebagai tindak lanjut dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi…
Evaluasi Atas Benturan Kepentingan Tahun 2020
Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan kualitas kelembagaan, kegiatan kelembagaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para pemangku kepentingan serta pihak-pihak lainnhya. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut, terdapat potensi terjadinya situasi benturan kepentingan (conflict of interest)…
Tim Penanganan Benturan Kepentingan Inspektorat
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun antara aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakkan sehingga berpotensi terjadinya benturan kepentingan sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan…
Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Semester II Tahun 2019
Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi di mana Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan/atau pihak ketiga memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan…
Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2019
Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi di mana Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan/atau pihak ketiga memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan…
