Pengawasan Vaksinasi Covid-19 Tahap V
Sebagai tindak lanjut surat Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Polhukam PMK Nomor: S-136/D2/03/2022 tanggal 23 Februari 2022 hal Pelaksanaan Pengawasan […]
COVID-19, Monev
COVID-19
COVID-19, Peraturan
Dukungan Percepatan Vaksinasi dan Pembayaran Nakes
Menteri Dalam Negeri pada tanggal 16 Desember 2021 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900/7120/SJ tentang Dukungan Percepatan Vaksinasi dan Pembayaran Tenaga
COVID-19, Pengumuman, Peraturan
Larangan Bepergian dan Cuti ASN selama Nataru
Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 13/2021, ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah di minggu yang sama dengan
COVID-19, Peraturan
Inmendagri No. 62 Tahun 2021
Pada tanggal 22 November 2021 Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan
COVID-19, Peraturan
Instruksi Walikota No. 29 Tahun 2021
Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 4, Level 3,
COVID-19, Peraturan
Inmendagri No. 53 Tahun 2021
Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 Oktober 2021 kembali menerbitkan instruksi tentang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri
COVID-19, Peraturan
Instruksi Walikota Madiun No. 28 Tahun 2021
Sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Level 4, Level 3,
COVID-19, Peraturan
Inmendagri No. 47 Tahun 2021
Pada tanggal 4 Oktober 2021 Menteri Dalam Negeri kembali mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM)
COVID-19, Monev
Audit Tujuan Tertentu Distribusi dan Pengelolaan Persedian Vaksin Covid-19
Berpedoman pada Keputusan Kepala BPKP Nomor: KEP-/D2/03/2021 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Distribusi dan Pengelolaan Persediaan Vaksin Corona Virus Disease 2019
Berita, COVID-19, Peraturan
Inmendagri No. 43 Tahun 2021
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 (empat), Level