Sebagai tindak lanjut Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor:
Read moreCategory: Peraturan
Tindak Lanjut SE Mendagri No. 903/145/SJ
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 18 Januari 2021 mengeluarkan surat No. 903/235/Keuda hal Tindak Lanjut
Read morePelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
Berikut materi terkait Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Read moreKMK No. 30/KM.7/2020
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka
Read moreSE Mendagri No. 903/145/SJ
Sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19 yang berkepanjangan, pada tanggal 12 Januari 2021 Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran
Read morePedoman Umum Reviu LPPD
Reviu LPPD merupakan bentuk penjaminan mutu (quality assurance) atau penyusunan LPPD yang bertujuan memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi yang
Read moreKeputusan Kepala BPKP No. 6/K/D2/2021
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (9) huruf a Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi
Read moreInstruksi Walikota Madiun No. 1 Tahun 2021
Dalam rangka mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Kota Madiun, Walikota Madiun mengeluarkan Instruksi Walikota Madiun Nomor 1
Read moreKeputusan Menkes No. HK.01.07/MENKES/12757/2020
Dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) di Indonesia, diperlukan intervensi vaksinasi di samping penerapan protokol kesehatan sebagai
Read moreKeputusan Gubernur No. 188/7/KPTS/013/2021
Memperhatikan perkembangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan dengan adanya varian baru virus covid-19 perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pandemik
Read more