SE Men PANRB No. 34 Tahun 2020
Berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah […]
COVID-19, Peraturan
Peraturan
Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Presiden Joko Widodo
COVID-19, Peraturan
SE Kepala LKPP No. 4 Tahun 2020
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat
COVID-19, Peraturan
SE Kepala BPKP No. SE-6/K/D2/2020
Memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan
COVID-19, Peraturan
Instruksi Menteri PUPR No. 02/IN/M/2020
Sehubungan dengan perkembangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 Maret 2020
COVID-19, Peraturan
SE Mendagri No. 440/2622/SJ
Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Maret 2020 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
APIP, COVID-19
Pelaksanan Pengawasan APIP dalam Masa Penanganan Covid-19
Sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa
APIP, COVID-19
Surat Irjen Kemendagri No. 700/859/IJ
Pada tanggal 26 Maret 2020 Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat Nomor 700/859/IJ perihal Pelaksanaan Pengawasan APIP dalam masa
COVID-19, Peraturan
Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Nakes
Sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Keuangan tanggal 24 Maret 2020 Nomor: S-239/MK.02/2020 perihal Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga
APIP, COVID-19
Tim Teknis Pengawalan Akuntabilitas Keuangan dalam Penanganan Covid-19
Menindaklanjuti Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus