Daftar Obyek Pengawasan Inspektorat Kota Madiun
Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan yang berkualitas dengan mempertimbangkan prioritas program/kegiatan Pemerintah Daerah dan sumberdaya APIP, diperlukan Perencanaan Pengawasan Berbasis Resiko yang telah ditetapkan melalui Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.050/258/2019 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko Kota Madiun Tahun…
Monitoring Persediaan Barang TA 2019
Bahwa untuk meyakini nilai persediaan barang pada akhir Tahun Anggaran 2019, Inspektorat Kota Madiun melaksanakan monitoring persediaan barang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektur Kota Madiun telah mengeluarkan Surat Perintah Tugas…
Perwal Nomor 55 Tahun 2019
Bahwa untuk mendukung tercapainya penyelengaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan komitmen dari penyelenggara untuk melaporkan harta kekayaannya dan untuk mendorong kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara perlu adanya pedoman pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara…
Agen Perubahan Inspektorat
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/242/2014 tentang Pembentukan Tim Reformasi Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 060-401.021/99/2017, dipandang perlu membentuk Agen Perubahan pada masing-masing…
Kepwal ttg PKPT Berbasis Resiko Tahun 2020
Sehubungan dengan perubahan paradigma bahwa Inspektorat harus lebih mengutamakan pengawasan di awal sebelum pelaksanaan kegiatan/penganggaran, maka kegiatan-kegiatan pengawasan lebih diutamakan dalam bentuk reviu-reviu. Waktu yang dipergunakan untuk melakukan reviu-reviu tersebut akan mengurangi waktu pengawasan di akhir pelaksanaan kegiatan/anggaran. Oleh karena…
PP No. 11 Tahun 2017
Pada tanggal 30 Maret 2017 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan sebagai pelaksanaan dari ketentuan pasal 17, pasal18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), pasal…
Arah Kebijakan Permendagri No. 90 Tahun 2019
Arah Kebijakan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Drs. Syarufuddin, MM selaku Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Sosialisasi Permendagri No. 90 Tahun 2019 (2)
Sosialisasi Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Drs. Nyoto Suwignyo, MM selaku Direktur Sinkorinisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Monitoring dan Evaluasi PPRG TA 2019
Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan perspektif gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan guna memberikan manfaat dan daya ungkit kepada perempuan dan laki-laki dalam pembangunan untuk…
