Bimtek Maturitas SPIP
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Daerah dan juga pada masing-masing Perangkat Daerah. Untuk pelaksanaan evaluasi…
SE Sekda Kota Madiun tentang Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja
Sebagai tindak lanjut surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 5 November 2019 Nomor: F26-30/V 160-7/99 Perihal: Penegakan Disiplin Terhadap PNS yang Melanggar Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja maka Walikota Madiun menerbitkan surat tertanggal 2 Desember 2019…
Penerapan Permendagri No. 70/2019 dan Permendagri No. 90/2019
Penerapan Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang disampaikan oleh Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si selaku Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 4 Desember 2019.
Sosialisasi Permendagri No. 90 Th 2019
Sosialisasi Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 27 November 2019.
Permendagri No. 90 Tahun 2019
Untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri…
Laporan Penerimaan Gratifikasi Triwulan III Tahun 2019
Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Walikota Madiun Tanggal 21 Mei 2019 Nomor: 700/1706/401.050/2019 tentang Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan dan Surat Inspektur tanggal 7 Oktober 2019 Nomor: 700/1273/401.050/2019 tentang Pelaporan Penerimaan Gratifikasi pada Triwulan III Tahun 2019, maka Pemerintah…
SE Kepala BKN No. F26-30/V 160-7/99
Sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan BKN berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN. Oleh sebab itu, dalam rangka penegakan disiplin terhadap PNS yang melanggar kewajiban…
Optimalisasi Peran PPID Menjawab Kebutuhan Informasi
MADIUN Peran PPID Kota Madiun di era 4.0 menghadapi tantangan dalam menjawab Kebutuhan Informasi melalui media online. Tantangan tersebut dijawab Dinas Kominfo Kota Madiun dengan mengadakan Workshop dua hari (6-7/11/2019) dengan tema PPID 4.0 Optimalisasi Kanal Media Online Pemerintah Daerah…
PP No. 72 Tahun 2019
Untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan Rumah Sakit Daerah maka diterbitkan Peraturan…
Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2019
Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi di mana Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan/atau pihak ketiga memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan…
