Penerapan Permendagri No. 70/2019 dan Permendagri No. 90/2019
Penerapan Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang disampaikan oleh Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si […]
Peraturan
Peraturan
Sosialisasi Permendagri No. 90 Th 2019
Sosialisasi Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Direktur
Peraturan
Permendagri No. 90 Tahun 2019
Untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
Berita, Gratifikasi
Laporan Penerimaan Gratifikasi Triwulan III Tahun 2019
Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Walikota Madiun Tanggal 21 Mei 2019 Nomor: 700/1706/401.050/2019 tentang Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan
Peraturan
SE Kepala BKN No. F26-30/V 160-7/99
Sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan BKN berwenang mengawasi dan mengendalikan
Berita
Optimalisasi Peran PPID Menjawab Kebutuhan Informasi
MADIUN Peran PPID Kota Madiun di era 4.0 menghadapi tantangan dalam menjawab Kebutuhan Informasi melalui media online. Tantangan tersebut dijawab
Peraturan
PP No. 72 Tahun 2019
Untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih
Benturan Kepentingan, Monev
Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2019
Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi di mana Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan/atau pihak ketiga
Berita
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Madiun bekerja sama dengan PT KOKEK telah melaksanakan Survei Kepuasan MIasyarakat (SKM) pada Inspektorat Kota
Peraturan
Permendagri No. 70 Tahun 2019
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah perlu diatur berdasarkan pertimbangan: Untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat. Guna memenuhi kewajiban Pasal