Laporan Penerimaan Gratifikasi Triwulan II Tahun 2019
Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Walikota Madiun Tanggal 21 Mei 2019 Nomor: 700/1706/401.050/2019 tentang Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan […]
Berita, Gratifikasi
Peraturan
Netralitas PNS
DASAR : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No. 10 Th 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Berita, PMPRB
Rencana Aksi Tindak Lanjut PMPRB Tahun 2019
Pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 Inspektorat Kota Madiun menggelar rapat Tim Evaluasi PMPRB Pemerintah Kota Madiun yang dilaksanakan
Berita, Gratifikasi
Laporan Penerimaan Gratifikasi Triwulan I Tahun 2019
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Madiun No. 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
Produk Hukum
Kepwal Tim Evaluasi Penilaian Mandiri RB Pemerintah Kota Madiun
Dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan untuk memudahkan Pemerintah Kota Madiun
Peraturan
PP No. 12 Tahun 2019
Pemerintah telah menetapkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai revisi atas PP Nomor 58 Tahun 2005
Reformasi Birokrasi
Rencana Aksi Pelaksanaan RB Inspektorat Tahun 2019
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun maka masing-masing Perangkat Daerah perlu untuk menyusun Rencana Aksi
Produk Hukum, Reformasi Birokrasi
Rencana Kerja Pelaksanaan RB Inspektorat Tahun 2019
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Produk Hukum, Reformasi Birokrasi
Tim Evaluasi RB Inspektorat Th 2019
Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Berita
Indeks RB Pemkot Madiun Tahun 2018
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota