Sebagai tindak lanjut surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 5 November 2019 Nomor: F26-30/V 160-7/99 Perihal: Penegakan Disiplin Terhadap

Penerapan Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri No. 90 Tahun 2019 yang disampaikan oleh Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si

Sosialisasi Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Direktur

Untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan BKN berwenang mengawasi dan mengendalikan

Untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih