Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2018
Benturan kepentingan adalah situasi atau kondisi di mana Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan/atau pihak ketiga memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan…
Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018
Sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf p Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, maka Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengeluarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang…
Permendagri No. 133 Tahun 2018
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka pada tanggal 31 Desember 2018 Menteri Dalam Negeri…
Kewajiban Perpajakan atas Transaksi Belanja Oleh Pemda
Dalam rangka mengamankan penerimaan pajak atas transaksi yang bersumber dari Belanja Pemerintah dan mencegah penyetoran pajak ke Kas Negara pada penghujung tahun, maka dipandang perlu untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara Pemerintah. Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan…
PP No. 49 Tahun 2018
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka pada tanggal 22 November 2018 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Untuk dapat melaksanakan tugas pelayanan…
Kepwal ttg Satgas SPIP
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Walikota Madiun sudah menetapkan Keputusan Walikota Nomor : 700-401.201/244/2010…
Perwal ttg Penyelenggaraan SPIP
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset…
ASN yang melakukan Tipikor
Di bidang kepegawaian aturan yang mengatur Tipikor sebagai berikut: Sebelum era UU ASN UU No. 8 Tahun 1974, Pasal 23 ayat (4) huruf a UU No. 43 Tahun 1999, Pasal 23 ayat (5) huruf c PP No. 32 Tahun 1979,…
PNS Tipikor Inkracht yang Aktif Bekerja
Pada tanggal 13 September 2018, Badan Kepegawaian Negera mengeluarkan siaran pers Nomor: 022/RILIS/BKN/IX/2018 tentang sebanyak 1.917 PNS Tipikor Inkracht Aktif Bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Rapat Koordinasi Penegakan Disiplin PNS Tersangkut Pidana Tipikor dengan tema Sinergisitas Penegakan Disiplin PNS Untuk…
Penegakan Hukum Terhadap ASN Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Dalam rangka sinergitas antar Kementerian/Lembaga serta demi kepastian hukum, tertib administrasi dan meningkatkan disiplin ASN, maka ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018…
